Tingkatkan Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik, Pemerintah Harus Perhatikan Internal Ombudsman

Tingkatkan Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik, Pemerintah Harus Perhatikan Internal Ombudsman

BA
Badauni AP

Penulis

Terkinidotid Hadir di WhatsApp Channel
Follow

Terkini.id, Pangkep - Koordinator Cabang Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Sulawesi Selatan (Korcab MP BPJS Sulsel), Suhartini Suaedy, berharap agar pelayanan Ombudsman RI (ORI) bisa sampai ketingkat desa dan kelurahan. Namun menurut Suhartini, harapan itu bisa terwujud jika pemerintah dan DPR RI memberikan perhatian khusus bagi Ombudsman untuk meningkatkan sebagai  pengawasan pelayanan publik.

"Kita berharap demikian, pemerintah dan DPR mampu beri perhatian ke Ombudsman, misalnya peningkatan anggaran, agar pelayanan itu maksimal ke tingkat desa kelurahan," ujar Suhartini, Kamis, 28 Januari 2021.

Suhartini juga menjelaskan, misalnya fasilitas internal bagi Ombudsman di wilayah, kantornya masih berstatus pinjam atau sewa.

"Kita berharap jika pemerintah serius, harusnya hal tersebut tidak ada lagi demi kenyamanan kinerja," ujarnya.

Apresiasi kepada ORI walau kondisi lemah dari sisi anggaran, tetap teguh dalam implementasi tugas dengan prinsip yangg independen terlepas dari segala kekurangannya.

Sementara menurut Suhartini untuk kasus di desa/kelurahan, misalnya pada kasus di tingkat desa yang kerap terjadi adalah bantuan-bantuan sosial. 

"Masyarakat biasanyakan pusing mengadu di mana, komplain warga itu," katanya.

Tentu saja, kata Suhartini masih banyak penetapan standar pelayanan yang ada di daerah kurang melibatkan masyarakat, padahal sesuai aturan pelibatan masyarakat sangatlah penting.

"Nah, inilah yang diperlukan semua," katanya.

Suhartini juga berharap Ombudsman lebih agresif memonitor, di tengah maraknya persoalan yang langsung terjadi di tengah masyarakat, apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini.

"Kan sudah banyak tuh, komplain masyarakat selama di tengah pandemi ini, soal bantuan sosial," ujarnya.

Dia menyarankan agar Ombudsman, bisa lebih memperbanyak perwakilan atau tempat aduan masyarakat yang bisa sampai masyarakat di desa/kelurahan.

"Saya berharap ada inovasi itu," katanya.