Terkini.id, Pangkep - Andi Ilham Zainuddin mengatakan persoalan-persoalan kesehatan dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pangkep memang kerap terjadi. AIZ memiliki program-program akan meningkatkan fasilitas dan anggaran untuk hal yang persoalan kesehatan.
Dalam sesi debat itu moderator membacakan bahan dari panelis, di Kabupaten Pangkep hingga saat ini pelayanan kesehatan masih diperlukan di masyarakat. Khususnya ketersediaan dokter spesilis.
Moderator menyebutkan, salah satu faktor tidak maksimalnya pelayanan kesehatan, karena dokter tidak bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep dan memiliki tempat praktik di tempat lain.
"Kami akan menambah fasilitas kesehatan itu, kami akan tingkatkan pelayanan kesehtan di pulau, pegunungan, dan juga daratan, bahkan menambah kesehatan tenaga spesialis dari kedokteran," kata AIZ dalam debat pasangan calon yang dilaksanakan KPU Pangkep, di hotel Claro, Minggu, 30 November 2020.
AIZ menuturkan dengan penambahan anggaran tersebut, akan mampu meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Pangkep.
"Dengan penambahan anggaran, kita akan meningkatkan fasilitas dan tentu saja menambah dokter spesialis," katanya.
Sementara dalam sesi sebelumnya, yang menyebutkan di era desentralisasi atau otonomi daerah, pemimpin daerah seringkali bertengtangan dengan kebijakan pemimpin pusat. Peraturan daerah yang dibuat tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat, publik tidak dilibatkan dalam penyusunannya.
"Yang terpenting adalah, pemerintah daerah harus mendukung kebijakan pemerintah pusat,kami tidak ingin Presiden, Gubernur, mengurusi sendiri rakyat, khusunya rakyat Kabupaten Pangkep," kata AIZ, pada debat ketiga di Hotel Claro, Senin, 30 November 2020.
AIZ menjelaskan jika memiliki program-program yang betul-betul sinkron dengan agenda pemerintah pusat dan provinsi.
"Pengalaman saya di DPRD, setiap Peraturan Daerah (Perda) yang masuk, saya tidak akan mengetuk jika saat pembahasannya tidak melibatkan masyarakat," kata Aiz.
AIZ menegaskan, jika diberi amanah akan menjalankan birokrasi dan SDM yang unggul.
"Birokrasi dengan SDM yang unggul akan menentukan apakah ada Undang-Undang atau peraturan yang layak digunakan," ujarnya.