Dialog Pelayanan Publik, Ombudsman : Penyelenggara Pelayanan Publik, Wajib Tanggapi Respons Cepat Ombudsman

Terkini.id, Pangkep – Cita Madani Institute menggelar dialog dengan tema ‘Responsbility Pelayanan Publik oleh PT PLN (Persero) Unit Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan”. 

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto, menuturkan jika memang lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD. Selasa, 27 Juli 2021.

“Ombudsman menerima laporan terus memberikan rekomendasi kemudian menghubungkan temuan berbagai organisasi dan perundangan-undangan,” kata Hery Senin, 26 Juli 2021. 

Baca Juga: Tingkatkan Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik, Pemerintah Harus Perhatikan Internal Ombudsman

Hery menambahkan, tidak semua akses laporan bisa digunakan masyarakat, tetapi sekarang bisa melalui aplikasi online, WhatsApp dan lainnya.

“Respon cepat Ombudsman harus cepat juga ditanggapi oleh PLN atau penyelenggara pelayanan publik lainnya,” ujar Hery dalam membawakan materi pada dialog tersebut.

Baca Juga: Pemerintah Mestinya Beri Perhatian ke Ombudsman Agar Terwujudnya Pelayanan Publik...

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Hengky Yasin mengatakan, Provinsi Sulawesi Selatan sejak 2010 sudah lahir satu Peraturan Daerah yang menyangkut tentang pelayanan publik. 

“Kalau enggak salah itu Perda nomor 1 tahun 2010, juga menjadi rujukan dasar hukum bagi masyarakat Sulawesi Selatan, dalam hal bagaimana kita menyikapi pelayanan pelayanan publik yang ada, di Sulawesi Selatan,” katanya. 

Hengky menambahkan, Perda ini bisa  diterapkan dengan baik dan salah satu perusahaan yang tentu ikut di dalam substansi ini adalah PT Persero PLN.

Baca Juga: Kiprah Ombudsman Kurang Dikenal di Daerah dan Masyarakat

“Fungsi pengawasan dari DPRD salah satunya telah dituangkan dalam Perda ini, iya bagaimana DPRD itu sendiri berusaha membuat regulasi-regulasi yang tentu harapannya bisa memberikan payung hukum kepada masyarakat,” ujarnya. 

Senior Manager Pelayanan Pelanggan PLN Ahmad Satria Prakarsa, menagatakan memang banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat baik itu terkait permohonan pasang baru perubahan daya komplain, soal tagihan kemudian keluhan padam dan sebagainya. PLN sendiri terus berinovasi untuk mencari solusi hal tersebut.

“Kami menghadirkan pelayanan PLN itu dalam genggaman, semua titik saat ini memang arahnya digital salah satu program transformasi PLN secara nasional adalah menghadirkan aplikasi new balance mobile, apa saja? sih fitur di dalam lingkaran mobile yang pertama untuk pelanggan pascabayar itu sudah langsung bisa mengecek tagihan listrik, jadi tagihan listrik bahkan sampai 6 bulan kebelakang berapa ibu bisa melihat dan mendownload invoice-nya tagihan listriknya kemudian, bisa melihat history pembelian token. Jadi kapan sih saya terakhir beli token, nanti bisa menghitung bisa mengevaluasi dalam satu bulan, ternyata saya berapa kali beritahukan berapa rupiah itu semua bisa dilihat di aplikasi new Zealand mobile untuk layanan pasang baru dan perubahan,” katanya.

Adapun Direktur Cita madani Institute Suhartini Suaedy mengatakan, ada empat kritikan tentang pelayanan publik yang ditujukan ke PLN, yang terakhir itu tentang kilometer listrik yang sering error.

“Saya juga apresiasi PLN, karena semua kritikan itu dijawab cepat,” katanya.

Suhartini menambahkan, kegiatan ini tidak lain untuk sekadar masyarakat tahu. Inilah tentang pelayanan publik, inilah yang bertugas mengawasi.

“Jadi dialog seperti ini harus memang banyak dilakukan, agar masyarakat terlibat langsung dan mengetahui banyak hal,” katanya.

Bagikan