Bagaimana Nasib Vaksin Merah Putih? Usai Kemenristek Dibubarkan

Ilustrasi--Peneliti meriset pembuatan vaksin Merah Putih di salah satu laboratorium PT Bio Farma (Persero), Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/8/2020). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Ilustrasi--Peneliti meriset pembuatan vaksin Merah Putih di salah satu laboratorium PT Bio Farma (Persero), Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/8/2020). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Terkini.id, Pangkep – Pemerintah resmi membubarkan Kementerian Riset dan Teknologi lalu meleburkannya bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin Nadiem Makarim, padahal Kemenristek tengah mengembangan Vaksin Merah Putih Covid-19. 

Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman Amin Soebandrio sebagai salah satu institusi yang mengembangkan Vaksin Merah Putih mengatakan hingga kini pihaknya masih menunggu bagaimana teknis peleburan dua kementerian tersebut.

“Saya kira belum waktunya membahas hal tersebut. Kami tunggu prosesnya selesai dulu ya,” kata Prof Amin saat dihubungi Suara.com, Selasa, 13 April 2021.

Sementara, Wakil Kepala Bidang Penelitian Fundamental LBM Eijkman, Herawati Sudoyo meyakini peleburan dua kementerian itu tidak akan mengganggu proses pengembangan Vaksin Merah Putih.

“Vaksin Merah Putih adalah suatu pengembangan vaksin nasional dengan komitmen tinggi. Tidak ada pengaruh peleburan tersebut,” tegasnya, dilansir dari suara.com jaringan terkini.id.

Diketahui, Vaksin Merah Putih tengah dikembangkan oleh enam lembaga penelitian yang tergabung dalam konsorsium vaksin nasional yang dibentuk pada 9 September 2020 lalu.

Keenam lembaga tersebut antara lain Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Institute Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Airlangga.

Vaksin Merah Putih ditargetkan bisa mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization pada Juni 2022.

Dalam jadwal yang diusulkan PT Bio Farma, EUA baru bisa keluar pada November 2022, namun pihaknya akan melakukan akselerasi penelitian sehingga bisa lebih cepat dua sampai tiga bulan.

Lalu pra-klinis akan dilakukan pada Desember 2021, dan enam bulan ke depannya akan dilakukan uji klinis fase 1-3 sehingga hasil uji klinis bisa diserahkan ke BPOM pada Juni 2022 untuk diterbitkan EUA-nya.

Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016.

“THR keagamaan adalah merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan tersebut tiba,” kata Ida dalam konferensi pers yang berlangsung secara virtual, Senin, 12 April 2021.

Ida meminta kepada para kepala daerah untuk turut memastikan perusahaan membayar THR keagamaan sesaui dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, kepala daerah juga diminta untuk mewajiban para pengusaha melakukan komunikasi bersama pekerja atau buruh kalau merasa tidak mampu membayar THR.

“Untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan disertai itikad baik,” ujarnya.

Kesepakatan itu harus dibuat secara tertulis dengan syarat yang sudah ditentukan. Keterlambatan pembayaran THR itu maksimal sebelum hari raya keagamaannya berlangsung.

Baca Juga

Pemerintah: Idulfitri 2021 Jatuh pada Kamis 13 Mei

Kemensos Lanjutkan Bantuan Pangan Non Tunai

MA Batalkan SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah

Syarat Melakukan Perjalanan hingga Sanksi, Larangan Mudik Lebaran 2021

Begini Cara Cetak Online dan Ubah Data Kartu Keluarga

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar