Sengketa Pilkada Pangkep, Mahkamah Konstitusi Menolak Gugatan Rahman Assegaf – Muammar Muhayyang

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.(Youtube)
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.(Youtube)

Terkini.id, Pangkep – Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perselisihan sengketa Pilkada Kabupaten Pangkep yang diajukan Rahman Assegaf dan Muammar Muhayyang yang disidangkan pada Senin, 15 Februari 2021. 

Perkara nomor 69/PHP.BUP-XIX/2021 dibacakan pada hari ini Senin, 15 Februari 2021.

Dalam sidang Makkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi yang dibacakan langsung Ketua Hakim MK Anwar Usman menyatakan konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan pemohon.

“Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan pemohon,” kata Anwar dalam sidang MK yang disiarkan secara live di akun Mahkamah Konstitusi RI.

Pada sidang tersebut, kesembilan Hakim Mahkamah Konstitusi memimpin jalannya sidang pengucapan yaitu Anwar Usman, Aswanto, Arief Hidayat,  Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih.

Menarik untuk Anda:

Sebelumnya, Permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pangkep, yang diajukan pasangan nomor urut 2 Abd Rahman Assagaf dan Muammar Muhayyang disebut tidak memenuhi syarat untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil perolehan suara, berdasarkan Pasal 158 ayat 10 Undang-Undang Tahun 2016.

“Selisih perolehan suara antara pasangan nomor urut 1 dan pasngan nomor urut 2 adalah sebesar 19.625 suara, lebih dari 1,5 persen,” ujar Kuasa Hukum KPU Pangkep Murhumah Majid, dalam sidang sengketa Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 4 Februari 2021.

Terkait politik uang, kata Murhumah, permohonan pemohon dalam hal ini Rahman Assagaf – Muammar Muhayyang tidak jelas atau obscuur libel, pemohon tidak konsisten menyebutkan waktu kejadian politik uang yang terjadi di Kecamatan Pangkajene dan Kecamatan Tangaya  

“Penulisan tanggal dan huruf berbeda sehingga, terdapat dua tanggal yang berbeda untuk satu peristiwa,” kata Murhumah.

Kemudian petitum pemohon pada point 3, pemohon meminta Makahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Pangkep untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk 6 kecamatan.

Sedangkan kata Murhumah dalam sidang tersebut, menjelaskan pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan apabila pelanggaran terjadi pada saat pemungutan suara dan memenuhi ketentuan Pasal 122 nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah terkahir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020.

“Sudah sepatutnya Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,”  ujar Murhumah. 

Dalam Pilkda Pangkep rekapitulasi perolehan suara KPU Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau-Syahban Sammana (MYL-SS) peroleh suara sebanyak 72.973 suara, Rahman Assagaf-Muammar Muhayang (Ramah) peroleh 53.348 suara, Andi Ilham Zainuddin-Rismayani (Aiz-Risma)  41.564 suara, dan Andi Nirawati-Lutfi (Anir-Lutfi)  30.467 suara.

 

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Pentingnya Paparan Lingkungan Hijau untuk Anak Agar Menurunkan Risiko ADHD

Kader PDIP yang Jadi Kepala Daerah Diminta Rem Rasa Rakus

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar