Facebook Larang Iklan yang Mencegah Vaksinasi

Ilustrasi Facebook. [Shutterstock]
Ilustrasi Facebook. [Shutterstock]

Terkini.id, Pangkep – Facebook akan mulai melarang iklan yang secara eksplisit membuat orang menjadi enggan mendapatkan vaksinasi. Iklan yang mendukung atau menentang undang-undang pemerintah seputar vaksin, termasuk vaksin virus Corona (Covid-19), akan tetap diizinkan.

Menurut unggahan blog Facebook, peraturan ini akan diberlakukan secara global dalam beberapa hari mendatang, Kamis, 15 Oktober 2020.

Dilansir dari suara.com jaringan terkini.id, Facebook mendapatkan tekanan dari anggota parlemen dan kelompok kesehatan masyarakat, untuk menindak konten anti-vaksin dan informasi yang salah di dalam platformnya.

Perusahaan media sosial itu mengatakan bahwa meskipun vaksin Covid-19 tidak akan tersedia untuk beberapa waktu, pandemi telah menyoroti pentingnya perilaku kesehatan preventif.

Aturan Facebook sebelumnya melarang iklan yang berisi informasi yang salah tentang vaksin atau hoaks yang diidentifikasi oleh organisasi kesehatan terkemuka, tetapi mengizinkan iklan yang menentang vaksin jika tidak mengandung klaim palsu.

Pada musim panas ini, manajer kebijakan publik Facebook Jason Hirsch mengatakan bahwa perusahaan yakin pengguna dapat mengekspresikan pandangan anti-vaksin pribadi dan penyensoran yang lebih agresif, justru dapat mendorong orang-orang yang merasa ragu dengan vaksin terjerumus ke dalam anti-vaksin.

Dilansir dari New York Post, Facebook juga akan mulai mengarahkan pengguna di Amerika pekan ini untuk mendapatkan informasi tentang vaksin flu dan cara mendapatkannya.

Facebook bekerja sama dengan mitra kesehatan masyarakat seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF dalam kampanye untuk meningkatkan tingkat imuniasi.

Di sisi lain, konten anti-vaksin dan informasi yang salah tentang vaksin Covid-19 baru telah berkembang di dalam platform media sosial termasuk Facebook selama pandemi berlangsung.

Selain pelarangan iklan, Facebook juga akan berhenti merekomendasikan grup yang berhubungan dengan kesehatan dan mengatakan bahwa pengguna harus mendapatkan informasi kesehatan dari sumber otoritatif.

Konten Bersponsor

Berita lainnya

Ini Ide dan Perencanaan MYL-SS Atasi Persoalan Listrik di Pulau Pangkep

Nongrong di Bambu Runcing, MYL Temui Pelaku UMKM dan Musisi Jalanan

Pemerintah Akan Bebaskan Biaya Sertifikasi Halal Bagi UMKM

Pogram MYL-SS Wujudkan Pemerintahan Profesional, Transparan, Bertanggungjawab

Kemenhub : Minat Masyarakat Berlibur pada Akhir Oktober 2020 Minim

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar