Prabowo : Demo Bentrok Menolak Omnibus Law Ditunggangi Asing

Seluruh pengurus daerah Partai Gerindra bersepakat mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presiden pada Pilpres 2024, setelah yang bersangkutan kembali dipilih sebagai ketua umum, Sabtu (8/8/2020). [Suara.com/Bagaskara]
Seluruh pengurus daerah Partai Gerindra bersepakat mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presiden pada Pilpres 2024, setelah yang bersangkutan kembali dipilih sebagai ketua umum, Sabtu (8/8/2020). [Suara.com/Bagaskara]

Terkini.id, Pangkep – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebutkan bentrokan yang terjadi antara massa aksi dengan aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja beberapa hari lalu ditunggangi pihak asing.

“Saya ga yakin pemuda atau mahasiswa melakukan kerusuhan, ini pasti anasir yang dibiayai asing. Nggak mungkin seorang patriot membakar milik rakyat. Kalau mau demo silahkan, demokrasi itu boleh demo, masa bakar milik rakyat. Jadi kalau sudah begitu kita harus sangat waspada,” kata Prabowo dalam sebuah wawancara yang dirilis DPP Partai Gerindra, Selasa, 13 Oktober 2020.

Dilansir dari Suara.com jaringan Terkini.id, menurut dia, banyak peserta aksi yang belum membaca UU Ciptaker dan termakan hoaks.

“Banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil omnibus law itu dan banyak hoaks. Banyak hoaks di mana-mana seolah ini tidak ada, itu tidak ada,” kata Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Prabowo mengatakan, hoaks yang mengiringi UU Cipta Kerja bertujuan menimbulkan kekacauan di dalam negeri. Bahkan, ia menyebut dalangnya berasal dari luar negeri.

“Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju,” ujarnya.

Prabowo menceritakan, dirinya sempat terperangkap dalam aksi massa penolakan UU Cipta Kerja. Dia pun menyayangkan, saat menggelar aksinya banyak mahasiswa yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak di tengah pandemi Covid-19.

“Ini kan mencelakakan anak-anak kita, dalang ini tidak bertanggung jawab sama sekali. Saya sangat prihatin, ini kan lagi Covid-19,” tuturnya.

Prabowo pun meminta semua pihak bersabar dan mempersilakan untuk melakukan uji materi atau judicial review atas UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

“Cobalah kita sabar, kita atasi dulu, kita coba. Kalau UU ini tidak bagus pelaksanaannya, tidak baik, bawalah ke judicial review, ke MK, sudah berkali-kali kok dalam sejarah terjadi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan, UU Cipta Kerja yang dipelopori Presiden Joko Widodo memiliki tujuan yang baik, yakni mengurangi hambatan-hambatan yang bisa membuat lambat kebangkitan ekonomi di Indonesia

Apalagi, Indonesia saat ini tengah diterpa pandemi Covid-19 yang berdampak negatif ke semua sektor. Buruh juga menjadi salah satu yang terdampak dari keadaan yang terjadi saat ini.

“Jadi ini kadang-kadang suatu dilema, katakanlah buah simalakama. Kita mau bantu buruh sekarang dan semua yang sulit tidak hanya buruh. Kalau terlalu kenceng terhadap pengusaha, pengusaha akan pindah,” tuturnya.

Konten Bersponsor

Berita lainnya

Biofarma Terima 15 Juta Dosis Bulk Vaksin Sinovac Dari China, Bulan Depan

Megawati: Mau Dibilang PKI Terserah, Kedua Orang Tua Saya Pahlawan!

Kominfo Sebut Grup WhatsApp Sarang Hoaks

Komnas HAM Sebut Ruang Kebebasan Berpendapat, Berekspresi Semakin Menyempit

Penyebab ASN Tidak Netral, MenPANRB: Pertahankan Jabatan Hingga Tekanan dari Atasan

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar