Unggah Postingan Bermuatan Politik, ASN di Pangkep Dapat Rekomendasi KASN Soal Kode Etik

Terkini.id, Pangkep – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia mengeluarkan rekomendasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).

Nomor : R-1947/KASN/7/2020 Perihal Pelanggaran Kode Etik dan Kode Prilaku Pegawai ASN, merupakan tindak lanjut dari laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep Nomor Surat : 40/K.Bawaslu-SN-13/PM.05.02/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal penerusan pelanggaran Hukum lainnya.

Oknum PNS tersebut merupakan Pegawai ASN dengan jabatan fungsional umum (Pelaksana) di kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pangkep, Sabtu, 11 Juli 2020.

Baca Juga: ASN di Pangkep Terima Tunjangan Hari Raya

“ASN terbukti telah mengunggah gambar di media sosial facebook yaitu ucapan selamat dan sukses atas pelaksanaan Rakerda salah satu partai politik yang di dalamnya terdapat foto salah satu bakal calon bupati Kabupaten Pangkep serta memberikan komentar pada postingan tersebut,” tulis di situs bawaslupangkep.go.id.

Dikutip dari situs resmi Bawaslu Pangkep tersebut, setelah dianalisis, unggahan tersebut bermuatan politis dan mengindikasikan keberpihakan kepada bakal calon bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Baca Juga: Pemerintah Pangkep Buat Nota Kesepahaman dengan Lembaga Admintrasi Negara untuk...

“Seorang pegawai ASN / PNS harusnya mampu menahan diri untuk tidak menulis atau mengunggah foto yang terkesan bermuatan politis dan keberpihakan kepada calon kepala daerah tertentu ke dalam media sosial. Karenanya Seorang ASN harus menjaga diri dari tindakan yang dapat merusak reputasi dan Integritas ASN yaitu bersikap Netral,” tulis situs resmi Bawaslu.go.id.

Berdasarkan Surat KASN Nomor : R-1947/KASN/7/2020 Perihal Pelanggaran Kode Etik dan Kode Prilaku Pegawai ASN. KASN merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selaku pejabat pembina kepegawaian untuk memberikan sanksi moral berupa pernyataan terbuka dan menjatuhkan sanksi administratif atas rekomendasi majelis kode etik terhadap ASN.

Bagikan