Gubernur Sulsel Ungkap Permasalahan Proyek Kereta Api ke Menteri Perhubungan

Terkini.id, Pangkep – Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah membahas proyek kereta api jalur Makassar-Parepare bersama Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi , melalui rapat virtual, Jumat 10 Juli 2020.

“Kita dan teman-teman yang di Sulsel sudah bekerja secara maksimal Pak menteri, dan upaya-upaya yang telah kami lakukan juga telah kami laporkan pada pertemuan Pak Menteri di Jakarta pada 29 Juni 2020 yang lalu. Kami sudah memberikan penekanan bahwa permasalahan utama yang menghambat kelanjutan perkeretaapian di Sulsel adalah masalah anggaran, khususnya dengan pembebasan lahan,” kata Nurdin Abdullah.

Nurdin memberikan gambarkan di Kabupaten Pangkep telah dilakukan musyawarah dan terkait yang keberatan langsung dilakukan konsinyasi dan diserahkan ke pengadilan dan yang menjadi masalah adalah persoalan anggaran.

“Saya meyakini kalau kita duduk bersama termasuk Elman (lembaga pembiayaan), saya kira bisa cepat. Kanwil Pertanahan ini, Pak Bambang saya kira kerjanya cepat dan Pak Kajati juga demikian,” sebut Nurdin Abdullah.

Nurdin juga menyebutkan terus berupaya secara bersama-sama menyelesaikan hal yang menjadi hambatan perkeretaapian.

Ia mengapresiasi Menteri Perhubungan yang juga terus memberikan atensi terhadap percepatan penyelesaian perkeretaapian dan pembebasan tanah di Sulsel.

Lanjut Nurdin, bahwa Pemprov Sulsel telah mengeluarkan perpanjangan penetapan lokasi melalui keputusan Gubernur Sulsel Nomor 1633/VII/Tahun 2020 tanggal 7 Juli 2020 Tentang Pembaruan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare Tahap III.

“Saya yakin dengan tim work kita di Sulsel akan mendukung penuh, kami tidak menyelesaikan secara sendiri tetapi secara bersama,” ujarnya.

Adapaun terkait progress pendanaan lahan dengan alokasi Rp1,150 triliun, tagihan Rp129,63 miliar dan realisasi Rp81,91 miliar.

Realisasi pembayaran dengan jumlah 494 bidang, dengan jumlah bidang di Kabupaten Barru 135 bidang, Pangkep 279 bidang dan Maros 80 bidang dengan nilai nominal Rp81,9 miliar.

Selain itu, juga sudah terbit persetujuan dan menunggu jadwal pembayaran dengan jumlah 94 bidang dengan nilai Rp11,15 miliar. Serta pada progres permohonan pembayaran sebanyak 343 bidang tanah.

Pemprov Sulsel sendiri bersiap memfasilitasi apapun permasalahan yang ada dalam rangka percepatan penyelesaian pembebasan lahan tersebut agar jalur kereta api Makassar-Parepare ini cepata terwujud sehingga bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat agar dapat memicu munculnya pertumbuhan pusat kegiatan wilayah baru di Sulsel sesuai arahan kebijakan RPJMD Sulsel.

Sedangkan Budi Karya menyebutkan Nurdin sebagai Gubernur yang intensif memberikan perhatian besar untuk menyelesaikan persoalan perkeretaapian ini.

“Untuk Pak Gubernur memang extra ordinary. Dua kali kunjungan saya ke sana beliau selalu hadir, bahkan hadir juga di kantor saya. Belum pernah ada satu gubernur yang sangat intensif dalam project ini,” ucapnya.

Berita ini telah tayang sebelumnya di : https://terkini.id/sulsel/rapat-bersama-menteri-perhubungan-gubernur-sulsel-ungkapkan-permasalahan-proyek-kereta-api/