Koalisi Masyarakat Sipil Sulsel: Tindak Tegas Pelaku Kasus Perundungan Anak di Pangkep

Pelaku perundungan video viral di Pangkep
Para pelaku terperiksa di Polres Pangkep. Minggu 17 Mei 2020.(Ist).

Terkini.id, Pangkep – Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan mendesak kepolisian menindak tegas pelaku kasus perundungan anak yang terjadi di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan, Minggu 17 Mei 2020 kemarin.

Koalisi meminta penyidik kepolisian agar menerapkan ketentuan Pasal 77, Pasal 80 ayat (1) atau ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terhadap para tersangka dan memenuhi Hak anak (Korban) untuk mendapatkan layanan bantuan hukum, pendampingan dari PK Bapas dan Pekerja Sosial serta pendamping disabilitas.

Selain itu koalisi yang tergabung dari pelbagai lembaga seperti LBH Makassar, PPDI Sulsel, HWDI Sulsel, Perdik Sulsel, Yasmib Sulawesi, FIK-ORNOP Sulsel, AJI Makassar, YGC Makassar, Dewi Keadilan, ICJ Makassar, SPAK Sulsel, PKBI Daerah Sulsel, JIP SulSel, LPA Sulsel, KPI Sulsel, LSKP, SP-Anging Mammiri, LBH Apik Makassar, Yayasan Masagena, KOPEL, FPMP Sulsel.

Mendesak kepada Pemerintah Provinsi Sulsel dan Pemerintah Kabupaten Pangkep untuk menjamin pemenuhan layanan pendampingan hukum dari advokat, pendamping disabilitas, pendampingan sosial serta rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bagi anak (Korban).

Tindakan perudungan disertai tindakan kekerasan oleh sejumlah lelaki dewasa terhadap seorang anak penjual kue jalangkote saat menjajakan jualannya, yang terjadi di Kabupaten Pangkep, tidak bisa tolelir dan pelaku harus ditindak tegas dan dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca juga:

“Terlebih lagi karena ternyata Korban merupakan anak dibawah umur dan diidentifikasi sebagai penyandang disabilitas intelektual, yang berdasarkan hukum harus mendapatkan perlindungan yang lebih dari negara,” tulis rilis yang diterima pangkep.terkini.id, Senin 18 Mei 2020.

Koalisi masyarakat sipil Sulsel juga menyampaikan, sesuai dengan beberapa ketentuan dalam Konstitusi UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak yang dimaksud, antara lain: Hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat 1); Hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28G ayat 2); hak untuk tidak diperbudakk dan diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, (Pasal 28I ayat 1); (Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I ayat 1); Setiap anak sekalgius penyandang disabilitas berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28 H ayat 2).

Selain itu, perbuatan pelaku juga telah melanggar sejumlah hak anak penyandang disabilitas, yang telah dilindungi lewat UU Perlindungan Anak UU 35/2014 dan UU Penyandang Disabilitas, (UU 8/2016), antara lain : a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; e. Pemenuhan kebutuhan khusus; f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan g. mendapatkan pendampingan sosial.

Dalam konteks kasus ini, koalisi menyebutkan para pelaku telah diduga keras melakukan tindak pidana sekaligus yang diatur dalam beberapa pasal di UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak, yakni : Pasal 76A, yang menyatakan: Setiap orang dilarang: a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

“Bagi pelanggarnya diancam dengan ketentuan Pasal 77, bahwa Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta. Pasal 76C, yang berbunyi: Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Bagi pelanggarannya diancam dengan ketentuan Pasal 80, bahwa (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3, tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta, (2) Jika Anak (Korban) mengalami luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.

Koalisi juga dalam keterangan resminya, menyampaikan khusus terhadap korban, selama proses hukum terhadap kasus ini berhak mendapatkan layanan dan perlindungan khusus yang cepat, antara lain: berhak memperoleh rehabilitasi (medis dan sosial), pendampingan hukum dan pendampingan Disabilitas serta pendampingan sosial yang disediakan oleh Pemerintah daerah setempat lewat Layanan P2TP2A – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sulsel dan Kabupaten Pangkep dengan berkoordinasi dengan institusi penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan pengadilan). Hal tersebut sesuai amanah dalam UU No. 8 tahun 2016, UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 31 Tahun 2014, serta Perda Provinsi Sulsel No. 4 Tahun 2013 dan Perda Provinsi Sulsel No. 5 tahun 2016.

Komentar

Rekomendasi

11 Pemancing Dilaporkan Hilang di Perairan Pangkep

UNICEF Apresiasi Kepolisian Tangani Kasus Perundungan Anak di Pangkep

Polres Pangkep Tangkap Pelaku Penganiayaan Anak yang Viral di Medsos

Positif Covid-19 di Pangkep Bertambah 17 Pasien

Klaim Penyebaran Lokal, Pasien Positif Covid-19 di Pangkep, Bertambah Enam Orang

Serikat Karyawan Semen Tonasa, Bagikan Paket Sembako ke Masyarakat

Ikut Berpolitik, KASN Rekomendasikan ke Bupati Dua ASN di Pangkep Diberikan Sanksi

Legislator PDIP Bagikan Sembako untuk Warga Pangkep

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar