5 Hal Tentang Peraturan IMEI yang Harus Diketahui

Kementerian Perindustrian
Ilustrasi cek IMEI (kemenperin.go.id)

Terkini.id, Pangkep – Pemerintah mulai memberlakukan aturan International Mobile Equipment Identity (IMEI) di perangkat seluler pada 18 April 2020. Regulasi ini menyasar ponsel BM (Black Market) yang beredar di Indonesia dan perangkat yang dibeli atau berasal dari luar negeri.

Namun, tidak semua pengguna ponsel mengerti aturan IMEI dengan jelas. Sekaligus menjadi khawatir dengan nasib ponsel yang saat ini digunakan, baik dibeli di dalam maupun luar negeri. Minggu 19 April 2020.

Dihimpun dari artikel kanal tekno Suara.com jaringan Terkini.id, berikut lima hal yang harus diketahui tentang peraturan IMEI:

Peraturan IMEI dibuat untuk menekan peredaran ponsel BM.

Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada 18 Oktober 2019, peraturan IMEI merupakan upaya memerangi perdagangan ponsel di pasar gelap secara ilegal di Indonesia. “Kemenperin telah memiliki 1,4 miliar data IMEI dari pengguna ponsel, yang selanjutnya akan dicek dengan data milik Global System for Mobile Association (GSMA), yakni daya IMEI internasional,” ucap Airlangga Hartarto.

Baca juga:

Pemerintah mengklaim peredaran ponsel BM di Indonesia telah merugikan negara hingga Rp 2 triliun per tahun.

Menkominfo Rudiantara bahkan menyebut jika peraturan ini telat diberlakukan, maka negara bisa merugi sebesar Rp 5,5 miliar per hari.

Menurut Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) dalam siaran pers pada 8 Juli 2019, sekitar 20 persen dari ponsel pintar yang beredar di Indonesia, masuk ke Tanah Air tanpa melalui registrasi dan sertifikasi dari pihak berwenang atau ilegal melalui saluran pasar gelap (BM).

Pemerintah siapkan dua metode untuk blokir ponsel ilegal.

Pemerintah bekerja sama dengan operator seluler mengenai mekanisme atau metode pemblokiran ponsel BM di Indonesia. Dua metode itu adalah blacklist dan whitelist. Dalam metode blacklist, pembeli ponsel baru mengetahui ponselnya ilegal setelah dibeli dan diaktifkan.

Ketika itu ponselnya pun sudah langsung diblokir. Sedangkan dalam metode whitelist, pembeli ponsel akan bisa memeriksa ponselnya legal atau BM dengan lebih dulu memeriksanya pada sistem yang disediakan pemerintah.

Pengguna ponsel BM yang telah menggunakan perangkat sebelum 18 April masih bisa digunakan.

Menurut Janu Suryanto, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, kategori yang masuk lingkungan validasi IMEI adalah HKT (Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet).

Perangkat-perangkat ini, bila sebelum 18 April 2020 sudah pernah digunakan, meskipun barang BM atau selundupan, tetap bisa digunakan. Artinya, ponsel-ponsel yang dipakai sebelum tanggal ini tetap bisa dipakai seperti biasa, meski IMEI-nya tidak terdaftar.

Mengecek nomor IMEI pada ponsel

Pengguna bisa membuka situs website Kemenperin yang beralamat di www.imei.kemenperin.go.id. Melalui situs ini, pengguna dapat mengecek legalitas ponsel, sekaligus mengetahui apakah IMEI ponsel yang dipakai sudah terdaftar di Kemenperin atau belum.

Pengguna yang membeli ponsel di luar negeri akan dikenakan pajak. Menurut Ismail, Dirjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika, pengguna yang membeli atau memesan perangkat di luar negeri setelah 18 April 2020 wajib mendaftarkan IMEI perangkat yang dibeli agar bisa digunakan di Indonesia.

Selain itu, pengguna juga wajib membayar pajak ke negara. Menurut keterangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi, pengguna wajib membayar jika perangkat memiliki harga di atas 500 dolar Amerika Serikat.

Komentar

Rekomendasi

Kominfo: Aturan IMEI Sudah Berlaku

Alasan Google Doodle Bikin Seri Thank You Coronavirus Helpers

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar